Hal ini muncul dari sebuah penyampaian Kepala Desa Sungai Jernih, Yutami. Ia mengatakan, Pemerintah Desa diminta untuk transparansi, salah satunya dengan memasang baliho APBDes yang memuat informasi terkait program desa termasuk anggaran yang dipergunakan.
Namun, ia menyayangkan, kenapa hanya Pemerintah Desa yang diminta untuk transparansi, sementara di OPD dan DPRD termasuk Kecamatan tidak melakukan hal itu.
"Kami diminta transparansi, baliho APBD terpasang terus. Sementara, OPD, DPRD, termasuk di Kecamatan tidak memasang itu. Kan, seharusnya dari atas yang memberikan contoh baik," ujarnya.
Sontak, hal itu menjadi gelak tawa dan riuh dari peserta Musrenbang Kecamatan Rupit yang turut hadir pada Selasa (3/2) pagi, di Ruang Aula Kecamatan Rupit.
"Ini hanya masukan pak, kalau kami Pemerintah Desa Sungai Jernih berupaya untuk transparansi, sesuai arahan Pemerintah," imbuhnya.
Selain itu, sambung Yutami, apabila OPD di Muratara juga melakukan hal serupa seperti di Desa terkait upaya transparansi melalui pemasangan baliho APBDes. Dengan begitu, tak hanya masyarakat dapat melakukan pengawasan, tetapi juga, Pemerintah Desa dapat memantau secara langsung, potensi anggaran di OPD yang dapat diserap oleh Pemerintah Desa melalui usulan-usulan program yang selaras.
"Kalau di OPD-OPD memasang baliho semacam baliho APBDes, jadi masyarakat tahu, tahun ini ada program apa saja di OPD. Dan kami, Pemerintah Desa dapat menyesuaikan usulan program melalui OPD terkait yang dapat diserap untuk realisasi program di Desa," tutupnya. [BN1]
0 Komentar