Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) turut memberikan perhatian serius terkait bocornya potensi PAD dari Sewa Kios di Pasar Lawang Agung.
Inspektur Inspektorat Muratara, M Rosikin mengatakan, sampai hari ini pihaknya belum menerima laporan dari OPD terkait ataupun surat pengaduan masyarakat terkait permasalahan tersebut.
"Sampai hari ini, belum ada laporan atau surat pengaduan yang masuk ke kami (APIP, red). Tentunya, setiap laporan atau pengaduan yang masuk ke kami akan kami tindaklanjuti," tutur Inspektur Inspektorat Muratara, M Rosikin.
Lanjut Inspektur, ketika nantinya laporan atau surat pengaduan terkait permasalahan tersebut telah diterima oleh APIP, pihaknya akan menindaklanjuti ke tahap audit.
"Untuk prosesnya, setelah suratnya kami terima, kami akan telaah terlebih dahulu, kemudian dibahas di internal APIP, dilanjutkan ke proses audit, hingga menghasilkan rekomendasi," tegas Rosikin.
Sebelumnya, Disperindagkop bersama Wakil Bupati Muratara, H Junius Wahyudi, Wakil Ketua II DPRD Muratara, Zainal Abidin, dan Anggota Komisi II, sidak (15/4) di Pasar Lawang Agung. Ditemukan fakta bahwa beberapa pedagang mengaku telah membeli kios pasar (Asset Pemkab Muratara) dari salah seorang oknum (Mantan Pejabat dan Mantan Anggota DPRD). Dan ada pula pedagang yang mengaku menyewa kios dari salah seorang oknum dengan harga yang jauh lebih tinggi dari besaran retribusi yang diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2024. Hal ini menyebabkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari item Retribusi Pelayanan Pasar tidak memperoleh hasil yang maksimal, karena terjadi kebocoran dan mengalir ke kantong oknum-oknum tersebut. Saat ini, Disperindagkop Muratara sedang menginventarisir para pedagang yang menempati kios di Pasar Lawang Agung, dari mana mereka memperolehnya dan sejak kapan menempatinya. [BN1]
0 Komentar