Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja, menyampaikan bahwa evaluasi tersebut menjadi prioritas utamanya setelah menerima Surat Keputusan penunjukan sebagai Plt Bupati pada 14 Maret lalu.
Menurut Hendri, pembenahan struktur fiskal daerah harus segera dilakukan guna memastikan kondisi keuangan tetap terkendali. Ia mengungkapkan, evaluasi dimulai melalui rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan menelaah secara rinci neraca keuangan daerah dari sisi pendapatan maupun belanja.
“Langkah ini kami lakukan untuk melihat kondisi riil keuangan daerah, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan data yang akurat,” ujarnya.
Selama hampir satu bulan terakhir, TAPD telah melakukan pembahasan mendalam terhadap program kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bagian di lingkungan Sekretariat Daerah. Hasilnya, ditemukan sejumlah persoalan krusial yang berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan daerah.
Salah satu temuan utama adalah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai tidak realistis. Dari total target sebesar Rp122 miliar, terdapat potensi penerimaan semu mencapai Rp33 miliar. Dengan demikian, estimasi PAD yang lebih rasional diperkirakan hanya sekitar Rp89 miliar.
Selain itu, koreksi juga terjadi pada proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Awalnya ditargetkan Rp26 miliar, namun berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025, SILPA riil hanya sebesar Rp17 miliar atau berkurang Rp9 miliar dari proyeksi awal.
“Jika digabungkan, koreksi pendapatan dari PAD dan SILPA mencapai Rp42 miliar. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita semua,” kata Hendri.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi persoalan belum terakomodasinya belanja wajib dan mengikat dalam APBD murni 2026. Nilainya mencapai Rp43 miliar, mencakup pembiayaan Universal Health Coverage (UHC), gaji dan tunjangan pegawai, honor tenaga kebersihan, honor perangkat keagamaan, hingga tunggakan listrik di sejumlah OPD.
Akumulasi dari koreksi pendapatan dan kebutuhan belanja tersebut membuat proyeksi defisit anggaran daerah membengkak hingga Rp85 miliar.
Menghadapi kondisi ini, Pemkab Rejang Lebong berencana melakukan rasionalisasi anggaran secara ketat. Program-program yang bersifat seremonial, tidak prioritas, dan minim dampak bagi masyarakat akan dipangkas.
Ke depan, belanja daerah akan difokuskan pada sektor pelayanan dasar dan kebutuhan mendesak masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi PAD melalui peningkatan pajak daerah, retribusi, serta pemanfaatan aset yang dimiliki daerah.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar tepat sasaran. Efektivitas dan efisiensi menjadi kunci agar APBD kita kembali sehat,” tutup Hendri. [Fdr]
0 Komentar