GAASS Lapor Polisi Terkait Dugaan Mafia Rekrutmen Tenaga Kerja di PT Bumi Mekar Tani

Perwakilan GAASS (Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan), Yongki. 

Bens Indonesia, Muratara - Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS), Selasa (21/7/2026) pagi, mengambil langkah hukum dengan melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang terjadi di lingkungan PT. Bumi Mekar Tani, Desa Jadi Mulya 1, ke Polres Musi Rawas Utara.

Laporan tersebut diajukan oleh Yongki selaku perwakilan GAASS sekaligus putra daerah Desa Jadi Mulya 1, yang mengaku prihatin terhadap berbagai informasi dan keluhan masyarakat.

Dalam laporan itu, pihak Terlapor terdiri dari PUK SPPP SPSI SPNB-Nibung, PUK SPPP SPSI BS JM POM, SBSI Musi Rawas Utara, Mantan Kepala Desa Jadi Mulya 1, dan PT. Bumi Mekar Tani.

GAASS menduga, terdapat praktik rekrutmen tenaga kerja yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, karena dilakukan oleh pihak yang diduga tidak memiliki izin resmi sebagai lembaga penempatan tenaga kerja maupun badan hukum yang sah.

Selain itu, ditemukan pula dugaan adanya pungutan uang jaminan kerja kepada calon pekerja serta pungutan sebesar Rp500.000 yang disebut sebagai biaya perpanjangan kontrak kerja.

Menurut GAASS, apabila dugaan tersebut benar, maka praktik tersebut telah mencederai prinsip keadilan dalam dunia ketenagakerjaan dan berpotensi menjadi bentuk eksploitasi terhadap masyarakat pencari kerja.

Yongki mengatakan, persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai masalah biasa karena menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh pekerjaan tanpa dibebani pungutan yang tidak sah.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap perusahaan maupun pihak yang terlibat dalam proses perekrutan tenaga kerja menjalankan mekanisme sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan dari kebutuhan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan," tegasnya. 

Ia juga meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang dilaporkan.

"Kami meminta penyidik menelusuri aliran dana, mekanisme perekrutan, legalitas pihak yang menyalurkan tenaga kerja, status BPJS para pekerja, hingga dugaan penyalahgunaan Dana Desa. Semua harus dibuka secara terang agar masyarakat memperoleh kepastian hukum," pintanya. 

Yongki menambahkan, "GAASS akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak-hak pekerja di Kabupaten Musi Rawas Utara," tandasnya. [Rls]